KOLTIM.NUSPOS.com – Isu rencana pengadaan kendaraan dinas baru bagi unsur pimpinan DPRD Kolaka Timur memicu gelombang penolakan dari kalangan masyarakat, khususnya petani. Bagi mereka, wacana tersebut tidak hanya melukai hati rakyat, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi daerah dan kehidupan masyarakat kecil.
Salah satu penolakan keras datang dari Merlin Agri, seorang petani di Kolaka Timur, yang secara tegas menyuarakan kekecewaan atas isu tersebut. Menurutnya, pengadaan mobil dinas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit adalah tindakan yang jauh dari kepedulian.
“Sebagai petani, saya cukup terganggu dengan isu-isu terakhir ini. Saya dengar-dengar katanya unsur pimpinan DPRD Koltim sedang mengusul pengadaan kendaraan dinas pimpinan. Kalau ini benar, maka kami sebagai masyarakat bawah menganggap mereka telah melukai hati masyarakat Koltim,” tegas Merlin dengan nada geram.
Merlin menambahkan, saat ini kondisi keuangan daerah sedang diefisiensi akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, harga hasil pertanian tidak stabil, biaya produksi semakin meningkat, dan masyarakat kecil terus berjuang agar dapur tetap berasap. Dalam situasi demikian, wacana pengadaan kendaraan dinas justru dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat.
“Betapa tidak, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, eh malah saya dengar ada yang sibuk mengusul kendaraan mewah yang baru. Parahhh… ini tindakan yang tidak peka dan tidak peduli betul dengan kondisi daerah dan masyarakatnya,” ujarnya lantang.
Ia bahkan menegaskan, jika isu ini benar adanya, masyarakat tidak akan tinggal diam. “Semoga saja tidak betul. Tapi kalau betul…Tapi kalau betul… tunggu, kami tidak diam,” tegasnya
Lebih lanjut, Merlin menyarankan agar jika benar ada anggaran yang direncanakan untuk pengadaan mobil dinas, sebaiknya dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan drainase pertanian.
Menurutnya, banyak lahan pertanian di Kolaka Timur yang produktivitasnya menurun akibat buruknya sistem irigasi dan drainase. Ketika musim hujan tiba, air sering meluap dan menggenangi sawah, sehingga menyebabkan gagal panen. Sebaliknya, saat musim kemarau, para petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan.
“Kalau anggaran pengadaan mobil dinas itu dialihkan ke pembangunan drainase pertanian, tentu dampaknya sangat terasa bagi kami para petani. Drainase yang baik akan menjaga lahan dari banjir saat musim hujan, sekaligus membantu ketersediaan air saat kemarau. Itu baru kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” jelas Merlin.
Ia menekankan, pembangunan drainase pertanian bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur. Dengan hasil panen yang lebih terjamin, petani bisa meningkatkan pendapatan, dan daerah juga mendapat keuntungan dari stabilitas harga pangan.
“Kalau hasil tani stabil, otomatis perputaran ekonomi di desa dan pasar juga ikut membaik. Anak-anak kami bisa sekolah dengan tenang, biaya hidup bisa ditutup dari hasil panen. Jadi jelas, pengalihan anggaran untuk drainase itu jauh lebih bermanfaat ketimbang membeli mobil mewah untuk segelintir pejabat,” tandasnya.
Merlin pun mengajak anggota DPRD Kolaka Timur untuk lebih peka dan bijaksana dalam menentukan prioritas anggaran. Ia berharap wakil rakyat benar-benar memikirkan kebutuhan mendesak masyarakat, bukan justru menambah beban dengan kebijakan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil.
“Kami tidak anti dengan fasilitas bagi pejabat, tapi tolong lihat kondisi masyarakat dulu. Jangan sampai rakyat teriak susah, sementara pejabat justru sibuk urus kendaraan dinas. Itu sangat menyakitkan bagi kami di bawah,” pungkasnya.
ini menjadi suara keresahan masyarakat tani Kolaka Timur, yang berharap agar setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Baginya, pembangunan drainase pertanian adalah salah satu prioritas nyata yang lebih layak dibandingkan pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD. ( Red )
