KONAWE.NUSPOS.com- Pengurus besar himpunan aktivis muda konawe raya (PB.HAM.KR) mendesak kepada Inspektorat Kabupaten Konawe untuk menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Konawe dan Polres Konawe dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan pengelolaan angaran dana desa (DD)di lingkungan pemerintah daerah. Selasa 2/9/2025
Ketua PB.HAM Konawe Raya, muh.supril menyatakan bahwa langkah ini penting guna memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
"Kami mendorong Inspektorat untuk bekerja tidak hanya secara administratif, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, agar hasil pemeriksaan bisa ditindaklanjuti secara hukum jika ditemukan unsur pelanggaran serta pidana," ujar supril nama sapaanya
PB.HAM menilai, sinergi antara Inspektorat, Kejaksaan, dan Polres sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN(KOLUSI,KORUPSI,DAN NEPOTISME) sesuai cita-cita bupati konawe
PB.HAM juga meminta kepada pelaksana inspektorat , Andreas Apono, untuk mempublikasi hasil temuan di lapangan secara transparasi,akuntabilitas,dan profesional agar masyarakat tidak membuat presepsi yang bisa mrncedaerai marwah inspektorat kab.konawe
Muh.supril juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan data atau informasi awal yang dapat mendukung proses investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
"Kami tidak ingin penegakan hukum hanya menjadi simbolik. Harus ada keberanian, ketegasan, dan transparansi dalam menindak siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas ketua pb.ham konawe raya
PB.HAM Konawe Raya berharap agar sinergitas antara lembaga pengawasan dan penegakan hukum di daerah dapat ditingkatkan guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yng bersih di kab.konawe demi sejahteraan rakyat.
Laporan: tamrin toma.
