Iklan

TUJUH SURAT RESMI TELAH DISAMPAIKAN, BERBULAN-BULAN MENUNGGU KEPASTIAN: LIRA KOLAKA SIAP BAWA PERSOALAN KE KEJATI SULTRA!

Minggu, 15 November 2026, November 15, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T01:37:58Z


DPD LSM LIRA KOLAKA TEGASKAN: KAMI TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN, KAMI MEMINTA KEJELASAN!


KOLAKA, SULAWESI TENGGARA — Kesabaran dalam menempuh jalur administrasi bukan berarti tidak memiliki sikap. Setelah berulang kali menyampaikan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Kolaka, DPD LSM LIRA Indonesia Kabupaten Kolaka kini mengambil langkah lebih tegas dengan melayangkan surat penegasan terakhir dan permintaan kepastian tindak lanjut atas tujuh surat resmi yang telah disampaikan sejak Maret hingga Oktober 2026.


Ketujuh surat tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, mulai dari permohonan klarifikasi perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 519,3 gram, dugaan pelanggaran hukum pada proyek sawah, hingga laporan pengaduan empat titik proyek Sumber Daya Air (SDA).


Persoalannya bukan semata-mata apakah laporan tersebut harus berujung pada proses hukum tertentu. Yang menjadi perhatian LIRA adalah belum diperolehnya tanggapan tertulis yang memberikan kepastian memadai mengenai status dan tindak lanjut sejumlah surat tersebut.


TUJUH SURAT, SATU PERTANYAAN BESAR: SUDAH SEJAUH MANA TINDAK LANJUTNYA?


Berdasarkan arsip administrasi DPD LSM LIRA Indonesia Kabupaten Kolaka, berikut rangkaian surat yang telah disampaikan:


A. PERKARA NARKOTIKA SABU 519,3 GRAM


1. Nomor 373.3/DPD/LLK/III/2026, tanggal 4 Maret 2026.

   Perihal: Permohonan Klarifikasi Status P21 Perkara Narkotika dengan Barang Bukti Sabu 519,3 Gram.


2. Nomor 382.3/DPD/LLK/III/2026, tanggal 9 Maret 2026.

   Perihal: Penegasan Identitas Perkara dan Permohonan Klarifikasi Status P21 Tahap II.


3. Nomor 389.3/DPD/LLK/III/2026, tanggal 16 Maret 2026.

   Perihal: Penegasan Permohonan Klarifikasi P21.


B. DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PROYEK SAWAH


4. Nomor 496.3/DPD-L. L. I/KLK/VIII/2026.

   Tanda terima: 5 Agustus 2026.

   Perihal: Permohonan Penyidikan Dugaan Pelanggaran Hukum pada Proyek Sawah.


C. PENGADUAN EMPAT TITIK PROYEK SDA


5. Nomor 518.3/LP-DPD/LIRA-KLK/IX/2026.

   Tanda terima: 17 September 2026.

   Perihal: Laporan Pengaduan Empat Titik Proyek SDA.


D. PERMINTAAN KEPASTIAN TINDAK LANJUT


6. Nomor 436.3/DPD/LLK/IX/2026, tanggal 3 September 2026.

   Perihal: Permintaan Jawaban dan Kepastian Tindak Lanjut atas Surat DPD LSM LIRA Indonesia Kabupaten Kolaka.


7. Nomor 531.3/DPD-LSM LIRA/KLK/IX/2026.

   Tanda terima: 9 Oktober 2026.

   Perihal: Permintaan Kepastian dan Klarifikasi Tertulis atas Status Penanganan Surat/Laporan Pengaduan DPD LSM LIRA Kolaka.


Tujuh surat tersebut merupakan rekam jejak komunikasi kelembagaan yang menurut LIRA patut memperoleh kejelasan tindak lanjut.


LIRA: KAMI MEMAHAMI KESIBUKAN KEJAKSAAN, TETAPI MASYARAKAT JUGA MEMBUTUHKAN KEPASTIAN!


Bupati LSM LIRA Indonesia Kabupaten Kolaka, Amir, menegaskan bahwa pihaknya memahami tugas dan tanggung jawab Kejaksaan dalam menangani berbagai perkara serta kemungkinan adanya keterbatasan waktu dan proses administrasi.


Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat pelapor terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan mengenai status surat yang telah disampaikan.


"Kami memahami bahwa Kejaksaan memiliki banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Kami juga tidak pernah meminta agar suatu laporan dipaksakan untuk diproses. Tetapi, apakah terlalu berlebihan jika kami meminta penjelasan mengenai status surat dan laporan yang telah kami sampaikan secara resmi?"


Amir menegaskan bahwa LIRA tidak meminta dibukanya informasi yang bersifat rahasia, apalagi mencampuri kewenangan penyidik maupun penuntut umum.


Yang diminta adalah kepastian administratif, informasi perkembangan yang dapat disampaikan secara sah, serta penjelasan apabila terdapat kendala atau kekurangan persyaratan dalam laporan.


SURAT PENEGASAN TERAKHIR: TUJUH HARI KERJA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN


Melalui surat penegasan terakhir, DPD LSM LIRA Indonesia Kabupaten Kolaka meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka memberikan tanggapan tertulis atau kepastian jadwal audiensi dalam waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima.


LIRA meminta kejelasan mengenai:


1. Status penerimaan dan pencatatan ketujuh surat.

2. Perkembangan administrasi perkara narkotika sabu 519,3 gram.

3. Tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran hukum proyek sawah.

4. Status penanganan laporan pengaduan empat titik proyek SDA.

5. Kendala atau kelengkapan tambahan apabila memang diperlukan.

6. Kesempatan audiensi dengan pejabat yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan.


Tujuh hari kerja tersebut merupakan waktu yang diminta LIRA untuk memperoleh kepastian administratif, bukan penetapan tenggat hukum bagi Kejaksaan dalam menyelesaikan seluruh laporan.


JIKA BELUM ADA KEJELASAN, LIRA AKAN MENAIKKAN PERSOALAN KE KEJATI SULTRA!


LIRA menegaskan, apabila setelah surat penegasan terakhir disampaikan tetap belum terdapat kepastian tindak lanjut, pihaknya akan mempertimbangkan membawa seluruh kronologi dan dokumen administrasi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.


Langkah yang akan ditempuh antara lain:


- Mengajukan permohonan audiensi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Menyerahkan salinan tujuh surat resmi beserta bukti penerimaannya.

- Meminta penjelasan mengenai mekanisme tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.

- Memohon perhatian Asisten Pengawasan Kejati Sultra terhadap aspek administrasi pelayanan dan tindak lanjut surat masyarakat sesuai kewenangannya.


Menurut LIRA, langkah tersebut merupakan mekanisme pengawasan kelembagaan yang sah, bukan bentuk ancaman ataupun intervensi terhadap proses penegakan hukum.


PESAN LIRA: JANGAN BIARKAN SURAT MASYARAKAT BERAKHIR TANPA KEPASTIAN!


LIRA menegaskan bahwa hubungan masyarakat dengan institusi penegak hukum seharusnya dibangun melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan informasi yang proporsional, dan kepastian pelayanan administrasi.


"Kami menghormati institusi Kejaksaan. Tetapi penghormatan terhadap institusi juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi."


"Jika memang belum ada waktu untuk menerima kami, sampaikan secara resmi. Jika masih dalam proses, berikan penjelasan sesuai batas informasi yang diperbolehkan. Jika ada kekurangan dokumen, beritahukan kepada kami. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian."


Tujuh surat telah kami sampaikan. Berbulan-bulan telah kami tunggu. Kini kami meminta kepastian.


PENEGASAN SIKAP


KAMI TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN.

KAMI TIDAK MEMINTA INTERVENSI.

KAMI HANYA MEMINTA KEJELASAN.


Klarifikasi bukan tuduhan.

Pengawasan bukan permusuhan.

Menuntut kepastian bukan intervensi.


DPD LSM LIRA INDONESIA KABUPATEN KOLAKA


Mendengar • Melihat • Berbuat


Transparansi adalah tanggung jawab. Kepastian adalah kebutuhan masyarakat. (Amr/klk) Red 

Komentar

Tampilkan

Terkini