BOMBANA.NUSPOS.com – Asosiasi Pengawal Kebijakan Daerah (APKD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana membuka secara transparan hasil Executive Meeting yang digelar di Jakarta pada 3 Juli 2025 lalu. Jumat 19/9/2025
Pasalnya, lebih dari dua bulan setelah pertemuan yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda Sultra, DPRD Bombana, dan puluhan investor itu, belum terlihat dampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif APKD, Andi Amil Niransyah, menilai jika tidak ada realisasi program atau investasi, maka kegiatan tersebut hanya menjadi pemborosan anggaran.
“Kami mengapresiasi upaya Pemkab mencari terobosan pembangunan. Tapi, masyarakat tidak hanya butuh berita pertemuan di ibu kota, melainkan bukti nyata. Sampai saat ini, belum ada geliat investasi atau program besar yang lahir dari executive meeting itu,” tegas Andi Amil, Jumat (19/9/2025).
Andi juga menyoroti absennya progres pasca pertemuan yang digelar di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat.
“Penggunaan anggaran, sekecil apa pun, harus punya hasil terukur. Jika pertemuan sebesar itu tidak membawa dampak positif, maka patut dipertanyakan efektivitas dan urgensinya. Ini berpotensi mengkhianati harapan rakyat Bombana,” lanjutnya.
APKD pun meminta Pemkab segera membuka data kesepakatan dengan para investor, termasuk detail MoU dan timeline implementasi proyek.
“Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu arah pembangunan yang dijanjikan,” kata Andi Amil.
Ia menegaskan APKD akan terus mengawal kebijakan Pemkab. “Jangan sampai pertemuan itu hanya jadi catatan sejarah tanpa manfaat. Kami akan memastikan Bombana memperoleh haknya dari setiap kebijakan dan anggaran yang dipakai,” pungkasnya.
Laporan: Muhklas
